KENDARI, – Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perumahan Tahun 2024 di ruang Samaturu, Balai Kota Kendari pada Selasa, 4 Juni 2024. Acara ini dipimpin oleh Asisten II Setda Kota Kendari, Jahudding, dengan partisipasi berbagai pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta para camat, lurah, dan pengembang perumahan di Kota Kendari.
Tujuan utama dari rakor ini adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sektor perumahan di Kendari. Jahudding, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pengembang dalam mencari solusi terhadap tantangan yang ada di perumahan-perumahan. Diskusi intensif dilakukan untuk mengevaluasi regulasi terkini, menyesuaikan kebijakan, dan memastikan implementasi yang efektif di lapangan.
Pemerintah Kota Kendari juga mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang terdiri dari Satpol PP, PUPR, DLHK, BPBD, PTSP, dan bagian hukum. Satgas ini bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap kepatuhan perumahan terhadap regulasi yang berlaku. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pengawasan dan menjamin bahwa semua proyek perumahan beroperasi sesuai standar yang ditetapkan, sehingga dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kualitas hunian yang aman dan layak.
Dalam konteks kebijakan investasi, Pemerintah Kota Kendari menegaskan bahwa mereka siap mendukung pengembang yang berkomitmen untuk mematuhi aturan. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan teratur di sektor perumahan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
Agus Salim, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, menambahkan bahwa rakor ini menjadi wadah penting untuk merumuskan strategi bersama dalam menangani berbagai tantangan lingkungan yang sering kali terkait dengan pembangunan perumahan. Diskusi antara pemerintah, pengembang, dan pihak terkait lainnya diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup warga Kota Kendari secara keseluruhan.
Rakor Perumahan Tahun 2024 di Kota Kendari tidak hanya menjadi forum untuk mendiskusikan permasalahan, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara semua stakeholder terkait dalam menciptakan kota yang lebih baik, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan Kota Kendari dapat terus mengembangkan infrastruktur perumahan yang berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakatnya. (Advetorial)
