Kementerian ATR/BPN Dukung Penuh Agenda Hilirisasi Energi

1

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan hilirisasi energi sebagai salah satu program prioritas nasional. Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

“Hilirisasi energi merupakan program prioritas yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Kami mendukung penuh melalui langkah strategis di bidang pertanahan,” ujar Nusron di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Kementerian ATR/BPN telah merumuskan empat fokus utama untuk mendukung hilirisasi energi. Pertama, penyediaan informasi tanah yang terintegrasi untuk memudahkan proses perencanaan. Kedua, percepatan penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional di sektor energi.

Fokus ketiga adalah penerapan asas dimensi tata ruang yang memastikan penggunaan lahan sesuai prinsip keberlanjutan. Keempat, percepatan proses perizinan yang berkaitan dengan pertanahan guna menghilangkan hambatan birokrasi.

“Prioritas kami adalah mempercepat semua proses sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung agenda hilirisasi secara keseluruhan,” tegas Nusron.

Penunjukan Nusron sebagai Wakil Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025. Satgas ini bertujuan mengakselerasi hilirisasi berbagai sektor, khususnya energi, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional.

Hilirisasi energi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Nusron menegaskan bahwa percepatan ini membutuhkan koordinasi yang solid antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kami memastikan setiap langkah mendukung keberhasilan program hilirisasi. Penyediaan lahan yang efisien dan tepat waktu menjadi salah satu kunci utama,” imbuhnya.

Dengan adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN, hilirisasi energi diharapkan berjalan lebih lancar. Program ini tidak hanya mendorong investasi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Nusron menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari visi besar pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh pemerintah.

“Ini adalah tanggung jawab besar, dan kami siap untuk mewujudkannya bersama seluruh pemangku kepentingan,” tutup Nusron. (Red)

Komentar Pembaca