Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari Komisi II DPR RI atas pengelolaan anggaran yang efektif sepanjang 2024. Dalam rapat kerja yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025), DPR RI menyoroti capaian kementerian yang berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mengapresiasi optimalisasi anggaran yang dilakukan kementerian dalam berbagai program strategis, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah. “Kami melihat anggaran digunakan secara efektif, bahkan beberapa program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melampaui target lebih dari 100 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai kinerja Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari kerja menunjukkan progres signifikan. “Kami mengapresiasi upaya kementerian dalam menjalankan program-program prioritas secara transparan dan terukur,” katanya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran untuk mendukung kebijakan pertanahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dengan dukungan dari DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan semakin optimal dalam menjalankan program pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. (red)
