JALURINFOSULTRA.COM, RAHA – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Raha menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat (Mubar) , Selasa (13/12).
Penyerahan DIPA tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas dan penyerahan DIPA masing-masing satker Kabupaten Muna dan Mubar didampingi oleh Wakil Bupati Muna, H Bachrun Labuta, Pj Bupati Muna Barat, Dr Bahri dan Kepala KPPN Raha, Agustian Hendra Andriwardhana.
Agustian Hendra Andriwardhana menyebutkan, anggaran tahun 2023 yang dialokasikan ke satker Kementrian /Lembaga di Kabupaten Muna dan Mubar, sebesar Rp 285.133.982.000 untuk 34 satker dengan rincian, belanja pegawai Rp 134.504.933.00, belanja barang Rp 108.433.318.00, belanja modal Rp 42.195.731.000-
Sementara untuk anggaran transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Muna tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 1.070.200.591.000 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 633.217.918.000, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 28.502.811.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 114.049.654.000, DAK non fisik Rp 192.408.545.000 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp 102.021.663.000
Berbeda dari Kabupaten Muna, anggaran transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Mubar tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 580.014.432.000 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 352 199 675.000, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 24.534.518.000, Dana Alokasi Khusus (DSK) fisik sebesar Rp 60.781.627.000, DAK non fisik Rp 78.891.628.000 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp 63.606.984.000
Agustian Hendra Andriwardhana menegaskan, belanja negara tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun sumberdaya manusia unggul dan peoduktif, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional penguatan hilirisasi industri 2024 dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrim dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah, dan mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan pemilu 2024
Ia berharap sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program.
“KPPN Raha terus mendorong seluruh mitra kerja untuk bersama-sama meningkatkan integritas dalam seluruh sendi-sendi kehidupan khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran negara dan daerah, ” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Muna, H Bachrun Labuta dalam sambutannya berharap, satker penerima DIPA bisa segera menyerap anggaran diawal tahun, agar perputaran ekonomi di daerah berjalan optimal. “Saya selalu wakil Bupati Muna berharap, serapan anggaran sudah mulai di Januari, karena tanpa kita sadari ekonomi kita bergerak dari uang negara yang kita bebelanjakan, “ucapnya.
Pasangan LM Rusman Emba ini mengatakan, perputaran ekonomi masyarakat sangat tergantung dari sebesara besar uang negara ini berputar. ” Makin lama diserap anggarannya maka makin lambat uang itu berputar, “kata Bachrun. SRA
