JALURINFOSULTRA.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berupaya akan mengendalikan lonjakan harga. Hal ini dampak dari rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Jadi kita merilis program untuk jaminan sosial dan ketika sebanyak 40 persen warga yang membutuhkan dukungan telah didukung pemerintah. Kami akan menyesuaikan harga dari minyak,” kata Airlangga menjawab pertanyaan di forum RSIS Distinguished Public Lecture: Indonesia, Singapore, ASEAN and The New Lansdscape, seperti dikutip, Rabu (31/8/2022).
Sementara, dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menambah dana bantuan sosial bagi masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan harga dengan adanya kenaikan harga BBM.
Total dana bansos yang ditambah mencapai Rp24,17 triliun, di mana dari jumlah tersebut sebanyak Rp12,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT). Dan Rp9,6 triliun untuk bantuan subsidi gaji bagi para pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
“Saya berharap agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah ini dapat meringankan beban masyarakat. Yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga,” kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, bahwa pemerintah terus menggunakan instrumen kas keuangan negara untuk melindungi rakyat. Ia menjelaskan, anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik melonjak tiga kali lipat hingga Rp502 triliun.
“Anggaran subsidi BBM sangat besar di atas Rp600 triliun lebih dinikmati kelompok menengah atas. Hanya 5 persen subsidi solar dinikmati keluarga miskin, sementara subsidi pertalite hanya 20 persen dinikmati kelompok tidak mampu dan miskin,” katanya.
Maka dari itu, rapat terbatas memutuskan untuk memberikan bansos tambahan. Selain BLT dan subsidi gaji, rapat terbatas juga meminta kepada kepala daerah menggunakan 2 persen dana transfer umum baik itu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.
Untuk membantu angkutan umum, ojek, nelayan, serta bansos tambahan. “Presiden berharap pengalihan bantuan subsidi BBM ke kelompok paling membutuhkan. Ini upaya pemerintah dapat meringankan beban akibat tekanan kenaikan harga-harga yang meningkat,” kata Sri Mulyani. (RRI)
