JALURINFOSULTRA.COM, Makassar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ni’matullah menilai Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tidak serius dalam mengelola pemerintahan. Pasalnya dalam rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2021, Rabu kemarin (20/7/2022),Gubernur Sulsel tidak memberikan mandat secara tertulis kepada Sekretaris provinsi selaku Plh Gubernur untuk mewakilinya menandatangani dokumen persetujuan pelaksanaan APBD 2021.
“Bukan soal diterima atau ditolak. Yang ada adalah bahwa persetujuan penandatangan antara gubernur dan pimpinan DPRD tidak dapat terlaksana karena Sekprov selaku Plh gubernur tidak mendapatkan mandat tertulis dari gubernur sulsel khusus untuk mewakilinya menandatangani dokumen persetujuan pelaksanaan APBD 2021,” ujarnya Jumat (22/7/2022).
Andi Sudirman Sulaiman kata Ni’matullah terkesan “amati” dalam mengelola pemerintahan di Sulsel. Gubernur pun disebut tidak tertib secara administrasi.
“Pemprov Sulsel harus lebih menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka benar-benar serius profesional dalam mengelola pemerintahan. Tidak boleh ada kesan kepada masyarakat bahwa pemerintahan ini dikelola seperti dengan suka-suka saja. Atau terlihat sangat amatir,” tegasnya.
Legislator dari Fraksi Demokrat itu juga berharap para OPD dan staf di Pemprov Sulsel dapat membantu gubernur secara profesional sehingga kedepannya pemerintahan berjalan baik, lebih bisa melayani secara tepat terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kita berharap kedepann tidak terjadi lagi pak gubernur dan staffnya seluruh pimpinan OPD lebih presisi lagi dalam mengelola pemerintahan karena hal-hal seperti ini bisa di antisipasi kalau ada perencanaan yang baik di pihak eksekutif, ” tutupnya.
